Monthly Archives: June 2017

Atasi Konflik Lahan, BIG Susun Kebijakan Satu Peta

peta_BIG

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Informasi Geospasial sedang menyusun kebijakan satu peta atau one map policy untuk menciptakan satu standar bagi peta-peta tematik di seluruh Indonesia. Kebijakan satu peta ini juga untuk memperkecil potensi konflik lahan yang disebabkan tumpang tindihnya batas wilayah. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial, Nurwadjedi mengatakan kebijakan satu peta ini diimplementasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun ... Read More »

Alih Fungsi Hutan Harus Free, Clean and Clear

kunker-panja-rtrw-republika

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKA BELITUNG — Anggota Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Komisi IV DPR Azhar Romli menegaskan pentingnya mengedepankan azas free, clean and clear dalam penetapan perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan APL (Area Penggunaan Lain). Hal tersebut dikemukakan disela-sela kunjungan kerja spesifik Panja RTRW Komisi IV ke Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, Kamis (8/6). Politikus Gokar ini ... Read More »

Dua Peta Tematik Belum Rampung, Ini Penjelasan Menteri Agraria

sofyanjalil_kompas-com

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (13/6/2017) sore, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang dua peta geospasial tematik terkait kebijakan one map policy atau peta tunggal yang belum dirampungkan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Menanggapi itu, Sofyan Djalil pun menjelaskan alasan soal mengapa jajarannya belum merampungkan dua peta tersebut. “Dua peta yang belum selesai adalah peta tanah ulayat ... Read More »

Tak Cuma Rekomendasi, Wewenang Menteri ATR Harus Tegas Soal Tata Ruang

tata_ruang2

JAKARTA, KompasProperti – Pascapembubaran Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada awal tahun ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (PRN). Masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyusun rancangan peraturan tersebut. Selain PRN, Kementerian Agraria juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD). ... Read More »

Susun Aturan Kawasan TOD, Kementerian ATR Terima Usulan Masyarakat

siteplan

JAKARTA, KompasProperti - Pascapembubaran Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada awal tahun ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tengah menggodok Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (PRN). Masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyusun rancangan peraturan tersebut. Selain PRN, Kementerian Agraria juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit ... Read More »