Monthly Archives: July 2017

Djarot: Kontribusi Tambahan 15 Persen Harus Masuk Raperda Reklamasi

jarot_kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memberikan rekomendasi agar rancangan peraturan daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta boleh dilanjutkan. Jika pembahasan dua raperda itu nanti dilanjutkan, Djarot menegaskan bahwa pasal tentang kontribusi tambahan 15 persen ... Read More »

DPRD DKI Tunggu Pemerintah Pusat soal Kelanjutan Raperda Reklamasi

waketu_dpr_dki_kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk tetap menghentikan pembahasan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan raperda baru akan dibahas jika ada instruksi dari pemerintah pusat. “Sepanjang belum ada kejelasan tentang update atau perkembangan dari ... Read More »

Menyedihkan, Baru 4,6 Persen Kota di Jawa-Bali Punya RDTR

tata_ruang2

BOGOR, KompasProperti – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang seharusnya dimiliki setiap daerah, tidak demikian kenyataannya di lapangan. Menurut Kasubdit Pembinaan Wilayah II Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andri Hari Rachayanto, dari 122 kabupaten atau kota se-Jawa-Bali, baru ada 20 RDTR yang tersusun. “Satu RDTR ini bukan berarti mewakili satu kota/kabupaten. Jadi kalau 1 kota ... Read More »

Begini Ilustrasi Perbedaan RTRW dan RDTR

rtrw_DKI_2030_s

BOGOR, KompasProperti – Arah pembangunan tidak hanya ditentukan infrastruktur. Namun, pembangunan berdasarkan perorangan juga memegang peranan penting. Hal tersebut diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meski terdengar serupa, baik RDTR dan RTRW berbeda walaupun tidak terpisahkan dan sama-sama diperlukan. “Ilustrasi pentingnya RDTR bagi perorangan, misalnya anggaplah ada seseorang yang ingin membangun rumah susun ... Read More »

Luhut Buka Hasil Kajian Reklamasi di Istana

luhut_cnn

Jakarta, CNN Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan bakal melaporkan kajian hasil reklamasi timnya ke Istana Negara dalam rapat terbatas. “Hari ini mau laporkan apa yang kami dapat (dari kajian reklamasi),” kata Luhut di Gedung Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/7). Dari hasil kajian itu, Luhut mengaku tidak menemukan masalah apapun yang bisa menghentikan megaproyek pembangunan 17 pulau di ... Read More »

Pembangunan Tol Medan-Binjai Rampung Sebelum Natal 2017

tol_MKTT

MEDAN, KompasProperti – Pembebasan lahan terkait pembangunan ruas jalan Tol Binjai-Medan-Deliserdang-Serdangbedagai-Tebingtinggi telah diselesaikan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengutarakan hal tersebut usai memantau pembangunan Tol Binjai-Tebingtinggi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadumuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sabtu (8/7/2017) kemarin. ... Read More »

Bangun “Techno Park”, Summarecon Hibahkan Lahan 1 Hektar kepada ITB

technopark_suma_itb_kompas

JAKARTA, KompasProperti – PT Summarecon Agung Tbk melalui anak perusahaannya, PT Mahkota Permata Perdana menghibahkan tanah seluas satu hektar kepada Institut Teknologi Bandung (ITB). Nantinya, tanah yang berada di kawasan kota terpadu SummareconBandung tersebut akan dikembangkan untuk pembangunan science techno park. Ada dua perjanjian kerja sama yang diteken di Kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jakarta, Senin (10/7/2017). ... Read More »

Pemerintah Tarik 15 Proyek Keluar dari Daftar Strategis

pembangunan_antara

Jakarta, CNN Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menarik 15 proyek keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Deputi VI Kemenko Perekonomian bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo mengatakan, proyek-proyek itu dikeluarkan karena dianggap tidak memiliki perencanaan yang detail. Ambil contoh, proyek bandara Karawang yang urung terlaksana lantaran bandara Soekarno-Hatta ... Read More »

Pemindahan Ibu Kota, Jakarta Dianggap Selevel dengan New York

Fountain-in-front-of-Monas-Jakarta

JAKARTA, KompasProperti – Wacana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan menguat dengan adanya kepastian kajian dari pemerintah yang ditargetkan selesai tahun ini. Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, pemisahan fungsi kota niaga atau pusat perdagangan dengan fungsi pelayanan pemerintahan adalah kebijakan yang jamak dilakukan. “Lihat saja New York, Sydney, Mumbai, Shanghai. Itulah kota selevel dengan Jakarta,” ujar Bernardus kepada KompasProperti, Selasa (4/7/2017). ... Read More »