Percepatan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Percepatan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum dapat menetapkan Perda RTRWnya karena terkendala isu kehutanan, yaitu adanya perbedaan penetapan kawasan hutan yang ada di dalam SK Menhut dengan hasil Timdu. Namun setelah ditetapkannya  SK No.76/MenLHK-II/2015 proses penyusunan Ranperda Provinsi Kepulauan Riau dapat dilanjutkan dengan melakukan integrasi dan sinkronisasi baik peta maupun pola ruang yang disesuaikan dengan SK Menhut tersebut. Untuk melakukan percepatan penetapan RTRW Provinsi Kepulauan Riau, diselenggarakan rapat terbatas pada Selasa (18/8) di Kantor Walikota Batam.

Dipimpin oleh Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian, Abdul Kamarzuki, disebutkan bahwa penyusunan RTRW Provinsi Kepulauan Riau terkendala permasalahan kawasan hutan, namun saat ini sudah diterbitkan SK No.76/MenLHK-II/2015 yang telah mengakomodir hasil Timdu. Di dalam SK ini menyatakan bahwa disetujui untuk melakukan perubahan peruntukan (124.775 ha + 207.569 ha), perubahan fungsi (86.663 ha + 60.229 ha), dan penambahan hutan (1.834 + 536 ha).

Status RTRW Provinsi Kepulauan Riau saat ini berada pada proses persetujuan substansi di Kementerian ATR.
Status RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
–    RTRW Kabupaten Bintan akan dilakukan peninjauan kembali/revisi pada 2015;
–    RTRW Kabupaten Karimun akan dilakukan peninjauan kembali/revisi pada 2015;
–    RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas sudah diperdakan;
–    RTRW Kabupaten Lingga sudah diperdakan;
–    RTRW Kabupaten Natuna akan dilakukan peninjauan kembali/revisi pada 2015;
–    RTRW Kota Batam masih dalam proses evaluasi di kemendagri;
–    RTRW Kota Tanjung Pinang sudah diperdakan.

Hal-hal penting terkait Kabupaten Bintan, sebagai berikut:
Masih terdapat ketidaksinkronan dengan Ranperda RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2016 akan dilakukan peninjauan kembali perda RTRW Kabupaten Bintan terutama dikaitkan dengan berbagai rencana investasi yang akan masuk ke Kabupaten Bintan seperti:
•    PT. Bintan Aluminium Indonesia: eksisting seluas 1800 ha dan rencana pengembangan seluas 3000 ha.
•    Kerja sama dengan PT. Garuda Indonesia di dalam pengembangan bandara baru yang akan dibuat di Kabupaten Bintan.
•    Rencana reklamasi 700 ha di KI Lobang, rencana tersebut belum tercantum di dalam RTR BBK, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten.
•    Pembangunan jalan lingkar Bintan-Tanjung Pinang untuk mendukung pertumbuhan kawasan permukiman yang saat ini di pola ruang RTRW Kabupaten merupakan kawasan pertanian.

Hal-hal penting terkait Kota Batam, sebagai berikut:
•    RTRW Kota Batam hingga saat ini belum diperdakan karena di dalam SK Menhut sebelumnya seluruh Kota Batam didelineasi sebagai kawasan hutan. Namun karena adanya Surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 6 Juni 2011 yang menyatakan bahwa keputusan/izin tidak harus menunggu tata ruang selesai sehingga untuk HPK yang sudah memiliki izinnya tetap akan diberikan.
•    Beberapa luasan FTZ Batam juga tidak dapat dikembangkan karena masih terdelineasi sebagai kawasan hutan, demikian pun untuk kawasan yang DPCLS (sekitar 9000 ha).

Hal-hal penting terkait Kabupaten Tanjung Pinang, sebagai berikut:
•    Terdapat perbedaan dalam penetapan pola ruang di SK No.76/MenLHK-II/2015 skala 1:250.000 dengan di RTRW Kab.Tanjung Pinang, misalnya: 1) luasan hutan lindung di RTRW Kabupaten Tanjung Pinang sebesar 76 ha namun didalam SK penetapan sebesar 56 ha, 2) penetapan kawasan lindung pada SK Menhut dilakukan pada kawasan eksisting permukiman dan jasa dan 3) penetapan APL justru dilakukan pada kawasan eksisting hutan lindung.

Terkait pelaksanaan paduserasi peta sinkronisasi antara SK No.76/MenLHK-II/2015 dengan Ranperda RTRW Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pengecekan koordinat karena tidak mungkin langsung dilakukan delineasi dari peta RTRWnya. Fokus dari upaya paduserasi ditekankan pada luasan yang ditetapkan bukan pada batas administrasi.

Catatan untuk seluruh pemerintah provinsi untuk kembali mencermati buku 3 RPJMN yang kemungkinan memiliki ketidaksesuaian dengan RTRW Provinsi. (EY, RA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>