Kunjungan Kerja Bappeda Kota Serang

Kunjungan Kerja Bappeda Kota Serang

Jakarta (8/9). Perwakilan Bappeda Serang berkunjung ke Sekretariat BKPRN di Bappenas pada Selasa (8/9), kunjungan ini diterima pula oleh Direktorat TRP. Kedatangan Bappeda Serang bermaksud untuk meminta masukan Bappenas terkait proses peninjauan kembali RTRW Kota Serang yang sedang dibahas; dan upaya peningkatan peran BKPRD Kota Serang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan peninjauan kembali perda RTRW Kota Serang yaitu:

  • Syarat Peninjauan PK RTRW Kota mengacu pada PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (S-163/M.EKON/07/2015 tentang Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • PK RTRW Kota ditetapkan dengan keputusan walikota dan pelaksanaan PK RTRW Kota dilaksanakan oleh Tim (terdiri atas unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian) yang dibentuk oleh walikota.

Jika direkomendasikan perlu melakukan revisi perda RTRW Kota Serang, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1) perlu mengikuti Permen PU No. 17/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota; 2) harus disusun materi teknis yang akan menjadi dasar revisi RTRW Kota Serang; 3) perlu melakukan sinkronisasi indikasi program maupun arahan yang ada di RPJMN, RPJMD, RTRW Pulau, RTRW Provinsi, dan RDTR Kota Serang; 4) perlu penyusunan KLHS; 5) proses revisi perda RTRW bukan merupakan proses pemutihan terhadap pelanggaran tata ruang yang terjadi.

Sementara, hal-hal penting terkait upaya peningkatan peran BKPRD Kota Serang, sebagai berikut:
a.    Pelaksanaan BKPRD diatur didalam Permendagri No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
b.    Pembinaan BKPRD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
c.    Peningkatan peran BKPRD dapat dilakukan dengan melibatkan BKPRD dalam proses pembuatan regulasi terkait penataan ruang seperti proses PK RTRW Kota Serang, proses-proses penyelesaian konflik tata ruang daerah dan melalui proses pelibatan BKPRD dalam sosialisasi kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan di daerah.
d.    Pelibatan masyarakat perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan forum-forum BKPRD. Bentuk pelibatan masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam PP No. 68/2010 tentang Bentuk dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
e.    BKPRD Kota Serang perlu memiliki kegiatan pertemuan rutin dan disarankan untuk mengikuti evaluasi triwulanan RKPD. (EY, RA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>