Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2014 dan RKP 2015 Bidang Tata Ruang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2014 dan RKP 2015 Bidang Tata Ruang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur

Atambua (22/9). Dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan RKP 2014 dan RKP 2015 bidang tata ruang, perwakilan subdit Tata Ruang dan Sekretariat BKPRN berkunjung ke Atambua, Kupang. Atambua dijadikan lokasi karena terkait pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan.

Dari rapat ini diketahui bahwa RTRW Provinsi dan 21 (dua puluh satu) RTRW Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur, telah menetapkan Perda Rencana Tata Ruang. Hanya Kabupaten Malaka yang belum memiliki Perda RTRW, karena terkendala perubahan batas wilayah akibat dari adanya pemekaran wilayah (Kabupaten Malaka termasuk DOB).

Perda No.1 Tahun 2011 tentang RTRWP Nusa Tenggara Timur, saat ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana amanat UU.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Adapun tahapan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT saat ini adalah sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota dan proses awal penyusunan Daftar Infentaris Masalah (DIM).

Dalam implementasi Rencana Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu :

  1. Masih seringnya diterbitkan Kebijakan-Kebijakan baru terkait Tata Ruang yang ditetapkan Pemerintah pasca RTRW Daerah telah ditetapkan melalui Perda, seperti Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perbatasan NTT-Timur Leste dan Kebijakan Sektoral terkait seperti RPI2JM dan LP2B.  Hal tersebut menyebabkan Perda RTRW Daerah masih perlu penyesuaian lebih lanjut dengan mengakomodir Kepentingan Nasional dan Sektoral, sehingga menjadi hambatan dalam implementasinya;
  2. Terbatasnya jumlah PPNS di Provinsi NTT (bahkan di Bappeda tidak ada PPNS), sehingga menyebabkan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan
  3. Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan  di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terintegrasi dengan baik karena belum adanya Pedoman Teknis Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk selanjunya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah.

Terkait pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan NTT-Timur Leste sebagaimana amanat Perpres No.179 Tahun 2014 tentang RTR KSN Perbatasan Negara, saat ini belum berjalan optimal karena:

  1. Masih adanya 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Belu yaitu kecamatan Raimanuk yang belum dimasukkan sebagai salah satu kawasan perbatasan NTT-Timur Leste dalam Perpres No.179 Tahun 2014, sehingga kecamatan tersebut belum dapat diprirotaskan pembangunanya dalam kawasan perbatasan;
  2. Belum dijadikannya indikasi program Perpres No.179 Tahun 2014 sebagai acuan pembangunan kawasan perbatasan oleh stakeholders terkait, hanya Kementerian Pekerjaan Umum yang mulai menjalankan salah satu indikasi profram Perpres tersebut yaitu pelebaran jalan nasional selebar 12 meter mulai dari Mutoain sampai dengan Mutoasin; dan
  3. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ATR dan BNPP dalam penyusunan 10 (sepuluh) RDTR Perbatasan NTT-Timur Leste, sehingga menyebabkan terhambatnya acuan perizinan kawasan dengan skala rinci yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah. (AO, RA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>