FGD Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Pemanfaatan Ruang Daerah

FGD Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Jakarta (5/10). Bertempat di Hotel Ambhara Jakarta, FGD ini bertujuan untuk menerima masukan dalam rangka penyusunan rencana strategis Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015-2019.

Dalam FGD disebutkan bahwa peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR merupakan tantangan besar bagi Bidang Tata Ruang, maka dari itu diperlukan pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di Pusat dan Daerah dengan kurikulum terstandardisasi dan sertifikasi bagi penyusun RTR.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, BIG, Bappenas, Kemenko, dan akademisi bidang tata ruang. Usulan yang muncul dari peserta antara lain tentang koordinasi kelembagaan penataan ruang antara BKPRN-BKPRD yang perlu ditingkatkan. Periodisasi RPJMD juga seharusnya sama dengan periodisasi Rencana Tata Ruang agar Pembangunan dapat bersinergi. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang perlu dilakukan. Penyediaan peta skala 1:5000 untuk RDTR dan mengimplementasikan One Map Policy dirasa perlu dipercepat eksekusinya.

PP No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Holding Zone dianggap oleh daerah bukan suatu tools untuk menyelesaikan masalah kehutanan. Hanya mempercepat penetapan perda saja.

Kementerian perekonomian akan mengkoordinasikan perumusan terobosan/deregulasi percepatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan-kebijakan nasional dalam RTRW. Kegiatan Strategis Infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 tidak lebih dari 20%, sehingga Perubahan Perda RTRW bukan Revisi Muatan Menyeluruh.

Salah satu langkah percepatan yang sudah dilakukan yaitu melalui Surat Menko merupakan hasil dari Rakor Menteri pada tanggal 10 Juli 2015 yang mengundang seluruh anggota BKPRN, dimana diputuskan bahwa RTRW provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan revisi RTRW 1x dalam rentang waktu 5 tahun (bukan 1x setelah 5 tahun) berdasarkan kajian yang mendalam. Namun revisi yang dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. (RI,RA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>