Aplikasi One Map Policy dalam Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Kalimantan Timur

Aplikasi One Map Policy dalam Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Kalimantan Timur

Berau (10/9). Untuk mewujudkan kesepahaman antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang esensi penyelenggaraan One Data One Map di tingkat daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi One Data One Map Kalimantan Timur. Pertemuan dibuka oleh Deputi Infrastruktur Badan Informasi Geospasial (BIG), Yusuf Surachman Djajadihardja.

Peserta rapat terdiri dari perwakilan BIG, LAPAN, Bappenas dan Bappeda se-Kalimantan Timur. Bappenas diwakilkan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Oswar Mungkasa.

Kegiatan one data one map ini merupakan inisiasi Bappeda provinsi Kalimantan Timur yang telah berjalan selama 2 (dua)  tahun dan melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan BIG terkait pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

Menurut Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai perwujudan upaya pemerintah dalam penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan terpercaya maka diharapkan program One Data One Map secara menyeluruh di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur ini dapat terselenggara dengan baik.

Beberapa permasalahan yang mengemuka terkait tata ruang dan pertanahan diantaranya:

  • Beberapa pemerintah daerah mempermasalahkan ‘sinergi’ alokasi ruang pada kawasan perbatasan kabupaten/kota. Terlihat jelas ketidaksinkronan alokasi ruang pada kawasan perbatasan tersebut;
  • Batas administrasi yang masih belum disepakati antara kab/kota yang bertetangga masih banyak terjadi;
  • Tapal batas hutan dan non hutan masih menjadi salah satu sumber konflik.

Didapat dua kesimpulan dari rapat koordinasi ini:

  1. Kegiatan One Data One Map ini perlu didukung dan dijadikan salah satu proyek uji coba pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial, termasuk juga upaya sinkronisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang;
  2. Agenda penting adalah (i) sinkronisasi alokasi ruang pada kawasan perbatasan kab/kota (termasuk juga antarpropinsi), (ii) pembenahan tapal batas kawasan hutan-non hutan; (iii) pembenahan batas administrasi antar kab/kota (termasuk antarpropinsi). (OM,RA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>