NTT Butuh Perda Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil

NTT Butuh Perda Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil

KUPANG — Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut membutuhkan peraturan daerah tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda itu guna mengamankan dan mengatur pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil secara lebih baik. Sebab, selama ini kawasan hutan konservasi dengan pohon bakau sebagai penjaga pesisir telah punah dibabat untuk pembangunan hotel, restoran, dan pusat hiburan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur (NTT) Aba Maulaka di Kupang, Jumat (23/10), mengatakan, sekarang mulai dibahas rancangan perda tersebut yang melibatkan biro hukum dan instansi teknis lain Pemprov NTT. “Rancangan perda (raperda) yang dibahas ini disusun sejak 2013 mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil. Raperda ini lebih fokus pada tata ruang pemanfaatan zonasi kawasan pesisir dan pulau kecil. Kini, banyak kawasan pesisir dan pulau kecil dimanfaatkan secara sembarangan oleh berbagai pihak,” kata Maulaka.

Perda ini sebagai pedoman tata cara pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin terancam bencana abrasi dan pengelolaan yang tidak sesuai peruntukan. Sejumlah pulau kecil dengan kawasan hutan bakau dan terumbu karang di dalamnya akan diamankan melalui perda ini. Kabupaten/kota wajib menjalankan perda itu.

Kawasan hutan konservasi dengan pohon bakau sebagai penjaga pesisir telah punah dibabat untuk pembangunan hotel, restoran, dan pusat hiburan. Sejumlah wilayah pesisir yang selama ini menjadi tempat rekreasi warga juga sudah dimanfaatkan untuk permukiman penduduk, perhotelan, dan restoran.

Luas hutan bakau saat ini sekitar 17.000 hektar yang tersebar di 432 pulau. Sebelumnya, luas hutan bakau 21.000 hektar. Adapun luas terumbu karang di sepanjang pantai 35.000 hektar, sebelumnya sekitar 45.000 hektar. Penurunan kawasan bakau dan terumbu karang ini terjadi sekitar 10 tahun terakhir.

Karena itu, kehadiran perda zonasi kawasan pesisir dan pulau kecil sangat mendesak. Perda ini mengamankan dan mengatur pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil sesuai hasil kajian tim ahli. Kawasan untuk budidaya rumput laut, tambak garam, tempat rekreasi (pusat wisata), kakonservasi hutan bakau, pelabuhan (dermaga), budidaya ikan air payau, dan perkampungan nelayan akan diatur dalam perda.

Provinsi NTT memiliki panjang garis pantai sekitar 5.785 km dengan 432 pulau yang telah terdaftar di PBB. Sebanyak 347 pulau telah memiliki nama, 85 pulau belum bernama, dan sekitar 21 pulau belum berpenduduk. Data ini dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggota DPRD NTT, Maksi Ebu Tho, mengatakan, perda itu sebagai salah satu upaya mengamankan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama sering diperjualbelikan seperti sejumlah kawasan pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Alor. “Dengan ini pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil bisa lebih tertata,” ujarnya. (KOR)

Sumber: kompas | 24 Oktober 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>