Rapat Tindak Lanjut Penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Rapat Tindak Lanjut Penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Bertempat di Wakatobi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Mei 2016 telah diselenggarakan rapat Tindak Lanjut Penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN rapat ini dihadiri perwakilan dari Kemenkumham, Setkab, Kemen ATR/BPN, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rapat diselenggarakan bertujuan untuk melakukan pembahasan tindak lanjut penyusunan RPP tentang perubahan atas PP RTRWN. PP RTRWN dianggap perlu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan permasalahan yang multidimensi dan perkembangan kebijakan dan isu-isu strategis nasional sebagai upaya untuk merevitalisasi dan menguatkan peran RTRWN sebagai acuan keterpaduan pembangunan nasional, dengan tetap mempertahankan kerangka muatannya sebagai upaya mejaga konsistensi dan wibawa suatu rencana yang telah disusun. Sebagai contoh kegiatan reklamasi teluk Jakarta tidak diakomodir dalam RPP RTRWN, tetapi agar diakomodir dalam Perpres RTR Kawasan Jabodetabekpunjur.

Proses penyusunan RPP tentang Perubahan atan PP RTRWN sudah melalui berbagai tahapan pembahasan dengan berbagai stakeholders hingga substansinya dianggap sampai dengan saat ini sudah komprehensif. RTRWN telah diintegrasikan dengan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. Harapan ke depan Revisi RTRWN harus dapat diselesaikan selama 6 (enam) bulan setelah RPJMN telah ditetapkan.

RTRWN menjadi payung hukum penggunaan ruang untuk kegiatan strategis dalam RPJMN 2015-2019 dan proyek strategis nasional, karena sebagian besar belum diakomodir dalam RTRW Provinsi. RTRWN merupakan bagian dari spatial planning sehingga program One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) dapat dijadikan sebagai alat operasional (pengendalian pemanfaatan ruang).

Setelah PP RTRWN ditetapkan peran Kementerian ATR/BPN adalah mendorong Bappeda Provinsi untuk segera mengintegrasikannya ke dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia untuk mendukung penetapan tersebut dalam RPP RTRWN Bandara Matohara (Wakatobi, Sulawesi Tenggara) ditetapkan sebagai Bandara Pengumpul Tersier. (RN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>