FGD Sosialisasi PP 104 dan 105 Tahun 2015 tentang Kawasan Hutan

FGD Sosialisasi PP 104 dan 105 Tahun 2015 tentang Kawasan Hutan

Jakarta, (7/6). Dalam rangka persiapan teknis sosialisasi PP 104/2015 dan 105/2015 tentang kawasan hutan, Subdit Informasi dan Sosialisasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan beserta Sekretariat BKPRN mengadakan diskusi untuk membahas inti perubahan kedua PP tersebut dengan PP sebelumnya, serta implikas terhadap pembangunan dan revitalisasi waduk dan bendungan.

Diskusi dihadiri oleh Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kemen KLHK; Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Kemen KLHK; Dit. TRP; Dit. Otonomi daerah; Dit. Kehutanan; dan Dit. Pengairan dan Irigasi.

Latar belakang terbitnya PP 104/2015 dan 105/2015:

  • Penyesuaian dengan Paket II Kebijakan Ekonomi Pemerintah, yaitu Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
  • Penyederhanaan prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan (tukar menukar kawasan hutan), pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan
  • Percepatan pembangunan proyek strategis yang menggunakan kawasan hutan (bendungan, waduk, jalan, ketenagalistrikan, migas) yang menggunakan kawasan hutan
  • Sulitnya mencari lahan kompensasi untuk penggunaan non kehutanan yang dibiayai pemerintah.

PP 104/2015 merupakan PP pengganti dari PP 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Substansi dari PP 104/ 2015 (Pasal 51):

  • Pemberian izin mengacu pada RTRWP/K yang ditetapkan dengan Perda sebelum berlakunya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
  • Lokus. Jika berdasarkan Perda RTRWP/K sebelum berlakunya UU 26/2007 merupakan bukan kawasan hutan (APL), dan jika berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan
  • Permohonan Proses Penyelesaian dapat dilakukan 28 Desember 2015 s/d 28 Desember 2016 dengan ketentuan tertentu.

Sampai dengan awal 2016 tercatat 63,66% kawasan yang sudah terjadi pelepasan hutan, dari total 120.783.631 luas daratan Indonesia.

PP 105/2015 merupakan Perubahan Kedua atas PP 24/2010 jo PP 61/2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Demi turut mendukung percepatan pembangunan nasional yang tercantum dalam Kebijakan Ekonomi Kabinet Kerja, skema pengembangan waduk dan bendungan menjadi dipersingkat di PP 105/2015 yakni “Sarana dan prasarana maupun genangan memakai mekanisme pinjam pakai”, sementara di PP sebelumnya (PP 24/2010 jo PP 61/2012) masih menggunakan dua skema.

Menurut perwakilan KLHK hal penting yang bisa disampaikan dalam sosialisasi adalah Permohonan Proses Penyelesaian dapat dilakukan 28 Desember 2015 s/d 28 Desember 2016, terutama untuk daerah Riau dan Kalimantan Tengah karena banyaknya jumlah pemohon. [RA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>