FGD Tinjauan Materi Teknis RDTR Kawasan Industri Prioritas (KIP) dan Sekitarnya

FGD Tinjauan Materi Teknis RDTR Kawasan Industri Prioritas (KIP) dan Sekitarnya

Jakarta (13/06), bertempat di ruang rapat Sekretariat BKPRN Bappenas diselenggarakan FGD Tinjauan Materi Teknis RDTR Kawasan Industri Prioritas (KIP) dan Sekitarnya. Tujuannya untuk meninjau dokumen materi teknis (matek) RDTR KIP dan Sekitarnya, utamanya dari sisi penataan ruang dan kaidah perpetaan.

Rapat ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Penataan Kawasan – Kementerian ATR/BPN, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I – Kementerian Perindustrian, serta Pusat Atlas dan Tata Ruang – Badan Informasi Geospasial (BIG). Dihadiri pula perwakilan dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas dan Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Bappenas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi tindak lanjut materi teknis RDTR KIP dan Sekitarnya yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari Pokja 3 BKPRN dalam rangka mewujudkan prioritas nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Diharapkan dapat disusun langkah tindak lanjut dari penyusunan matek hingga ditetapkan oleh daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengembangan 14 (empat belas) Kawasan Industri Prioritas (KIP). Sehubungan dengan hal tersebut, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan pengaturan pembangunan di sekitar kawasan industri, melalui usul Kementerian Perindustrian dalam Rapat Koordinasi BKPRN pada 11 Maret 2015 disepakati penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 14 (empat belas) Kawasan Industri Prioritas dan Sekitarnya sebagai antisipasi perubahan guna lahan daerah sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Dari hasil rapat tersebut ada beberapa poin yang akan dilakukan antara lain:

  • Kementerian Perindustrian akan mengirimkan hasil penyusunan matek 14 KIP kepada Kementerian ATR/BPN dan BIG untuk dilakukan pengecekan kesesuaian substansi tata ruang dan peta.
  • Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, dan BIG akan mengarahkan dan mendorong daerah untuk melegalisasikan materi teknis menjadi Perda.
  • Bappenas akan terus memfasilitasi penyelesaian RDTR KIP dan sekitarnya untuk wilayah Bitung dan Morowali.

(AO, AI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>