Gubernur Sumut Lega, Jokowi Putuskan Kuala Tanjung Jadi Hub Internasional

Gubernur Sumut Lega, Jokowi Putuskan Kuala Tanjung Jadi Hub Internasional

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategi nasional dan program prioritas di Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi, turut hadir dalam rapat tersebut.

Erry cukup lega setelah Jokowi memastikan, pelabuhan Kuala Tanjung tetap menjadi hub internasional.

“Kuala tanjung itu kan Pak Menteri Perhubungan pernah mengeluarkan surat bahwa itu tidak lagi menjadi hub Internasional, tetapi tadi ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa Kuala Tanjung tetap menjadi hub Internasional,” ungkapnya, usai ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Hal ini sangat berkaitan dengan kepastian bagi investor. Apalagi saat dimulainya pembangunan, pelabuhan tersebut juga telah ditetapkan sebagai hub Internasional.

“Kalau ini tidak menjadi hub internasional itu akan membuat kepercayaan investor itu menjadi berkurang. Jadi tadi sudah diklarifikasi oleh menteri perhubungan bahwa sifatnya sementara sambil menunggu persiapan Kuala Tanjung, tapi tadi juga sudah diverifikasi untuk ditinjau ulang,” papar Erry.

Selain Kuala Tanjung, beberapa proyek infrastruktur lainnya juga sempat dibahas. Di antaranya adalah tol Trans Sumatera, kawasan Danau Toba, serta kawasan industri. Ada beberapa persoalan dalam pembangunan infrastruktur tersebut, terutama lahan.

“Jadi salah satu kendala itu banyak itu ada di masalah tanah, pembebasan lahan. Kenapa? Karena di atas lahan tersebut ada sengketa, misalnya, kemudian ada yang berhubungan dengan penduduk yang menempati tempat itu yang sudah cukup lama,” terangnya.

“Kemudian ada yang berada di kawasan hutan yang kita tidak boleh secara aturan memberikan ganti rugi karena kawasan hutan, tetapi masyarakat sudah ada di sana sejak puluhan tahun. Nah inilah tadi yang kita sampaikan untuk dicarikan solusinya,” kata Erry.

Solusi dari pemerintah, Erry menyampaikan, dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Presiden untuk mengatasi persoalan lahan.

“Akan ada Perpres mungkin khusus yang akan dikeluarkan untuk pembebasan pembebasan lahan yang berhubungan dengan kawasan hutan tersebut. Bukan hutan adat, kawasan-kawasan hutan,” tukasnya. (mkj/dnl) Ray Jordan

Sumber: detik.com | 16 Februari 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>