Tag Archives: BKPRN

Masalah Lahan Jadi Momok Proyek Listrik 35 Ribu MW

pln-nuklir-130314

Jakarta, CNN Indonesia – Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP‎) mengatakan lokasi pembangkit listrik masih menjadi masalah utama di dalam proyek ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW). Tak heran jika megaproyek ini secara realistis hanya akan mencapai 19.763 MW, atau 55,47 persen dari target yang ditetapkan 35.627 MW. Ketua Tim KPPIP, Wahyu Utomo menjelaskan, masalah pembebasan lahan sangat mempengaruhi proses ... Read More »

Laporan BKPRN Semester 1 Tahun 2016

laporanbkprn-smt_1_2016

Read More »

Laporan BKPRN Semester 2 Tahun 2015

laporanbkprn-smt_2_2015

Read More »

Laporan BKPRN Semester 1 Tahun 2015

laporanbkprn-smt_1_2015

Read More »

Keputusan Terkait Reklamasi Teluk Jakarta Harusnya di Tangan Menteri ATR/BPN

harianterbit_reklamasi_17_pulau1

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan reklamasi di Teluk Jakarta untuk dilanjutkan atau ditinjau kembali seharusnya ada di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim Luhut B Panjaitan. Pasalnya, apa yang terjadi di Teluk Jakarta merupakan konflik tata ruang yang di dalamnya juga melibatkan konflik perundangan, antara warga dan pemerintah, antar-lembaga pemerintahan, ... Read More »

Rapat Kerja Regional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakerreg) Tahun 2016

rakerreg

Dalam rangka memantau kemajuan pelaksanaan agenda kerja BKPRN 2016-2017 dan menghimpun masulan untuk perumusan isu-isu strategis penataan ruang yang akan ditindaklanjuti dalam Rakernas BKPRN Tahun 2017, maka pada tanggal 7 September 2016 bertempat di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta diselenggarakan Rapat Kerja Regional BKPRN Tahun 2016. Tema yang diusung “Penguatan Instrumen Penataan Ruang dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional”. Diawali sambutan dari ... Read More »

Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon I dan II

rakor_bkprn_esI-II_130616_1

Bertempat di Jakarta (13/06), diselenggarakan Rapat koordinasi BKPRN Tingkat Eselon I dan II. Tujuan rapat adalah finalisasi Rancangan Agenda Kerja BKPRN 2016-2017, serta mendapatkan informasi terkini mengenai Rencana penyelenggaraan Rapat Kerja Regional BKPRN 2016, Status Revisi PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Status Peninjauan Kembali Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Rapat yang dipimpin ... Read More »

Rapat Penajaman Hasil Penjaringan Isu Strategis Penataan Ruang dalam rangka persiapan Rakereg BKPRN 2016

rapat_bkprn_bandung

Pada Jumat (27/05) diselenggarakan rapat  Penajaman hasil penjaringan isu strategis penataan ruang dalam rangka persiapan Rakereg 2016.  Rapat tersebut bertujuan untuk mendiskusikan dan menajamkan hasil penjaringan isu strategis penataan ruang dari beberapa daerah dalam rangka pelaksanaan Rakereg 2016. Adapun tujuan Rakereg BKPRN adalah memantau kemajuan pelaksanaan agenda kerja BKPRN serta menghimpun masukan untuk perumusan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam ... Read More »

Gonjang-ganjing Reklamasi, Ke Mana Menteri Ferry?

Reklamasi-Pulau-G-Teluk-Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com – Polemik soal reklamasi di Indonesia, terutama Teluk Jakarta, seharusnya menjadi domain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Jika selama ini persoalan reklamasi melebar ke mana-mana dan tidak terlokalisasi dengan baik, hal itu semata karena absennya peran Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan. Padahal, reklamasi adalah masalah tata ruang, yang seharusnya cukup satu kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN yang ... Read More »

Pembahasan Rancangan Awal Agenda Kerja BKPRN 2016-2017

rapat_teknis_BKPRN

Kamis, 7 April 2016, telah dilangsungkan Rapat Teknis BKPRN di Jakarta yang bertujuan untuk menajamkan rancangan awal agenda kerja BKPRN 2016-2017 serta mendiskusikan rencana Rapat Kerja Regional BKPRN 2016. Kriteria penajaman utamanya membutuhkan koordinasi lintas K/L, urgensi kebutuhan Pemerintah Daerah dan terkait dengan pelaksanaan arahan presiden. Sebagai tindak lanjut untuk kemudahan pemantauan pelaksanaan agenda kerja, dibutuhkan kepastian unit kerja sekaligus ... Read More »