Tag Archives: KSN

Pembangunan Giant Sea Wall Perlu Libatkan Swasta

reklamasi_jakarta_tribun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan proyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di Teluk Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp 540 triliun. Dengan anggaran mega triliun itu diperlukan partisipasi dari pihak swasta dalam proyek tersebut. “Ini proyek mahal dan juga tidak mungkin pemerintah pusat membiayai sendiri,” ujar Head of Issuer Information Management and Development Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradero, Poltak Hotradero, dalam keterangannya, ... Read More »

Jakarta Butuh Kawasan Baru Demi Keseimbangan

rtrw_DKI_2030_s

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah pakar menyatakan Provinsi DKI Jakarta membutuhkan kawasan baru demi menjaga keseimbangan antarwilayah. Reklamasi di Teluk Jakarta dinilai menjadi opsi paling realistis dan feasible yang bisa dilakukan. Pakar dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (ITB), Hernawan Mahfudz, mengatakan lahan di Jakarta saat ini sudah sangat terbatas. Padahal, berbagai aktivitas masyarakat terus meningkat dan berpotensi ... Read More »

Permudah Akses ke Danau Toba, Tol Tebing Tinggi-Parapat Segera Dibangun

danau_toba

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemudahan akses menjadi salah satu hal yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat. Jalan tol sepanjang 98,5 kilometer itu rencananya akan mulai dibangun pada 2017 mendatang. Akses baru ini akan terkoneksi dengan tol ... Read More »

KKP: Tiga Aturan Diserobot Ahok untuk Reklamasi Teluk Jakarta

subandono_KKP

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Subandono Diposaptono menuturkan, ada tiga pelanggaran utama yang dilakukan Pemprov DKI terkait prosedur dan kewenangan izin reklamasi Teluk Jakarta. Pertama, pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi semestinya didahului dengan penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K). “Hal itu bertujuan supaya ... Read More »

Rapat Koordinasi BKPRN dalam Rangka Pembahasan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan RTR KSN Perkotaan Kedungsepur

cekungan_bandung_3

Pada hari Jumat (22/01) bertempat di Ruang Rapat Prambanan, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN dan di pimpin oleh Plh. Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, diselenggarakan Rapat Koordinasi BKPRN dalam Rangka Pembahasan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan RTR KSN Perkotaan Kedungsepur. Rapat diselenggarakan dalam rangka mendapatakan masukan substansi dari K/L anggota BKPRN terhadap RPerpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ... Read More »

Kota Pusaka Harus Punya Komunitas Peduli

sepeda-di-fatahillah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), memiliki gawean bertajuk Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Program pelestarian ini merupakan upaya nyata untuk menjaga aset-aset cagar budaya yang tersebar di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif berkelanjutan, serta berbasis dengan tata ruang. Kota ini bercirikan nilai pusaka melalui warisan berkelanjutan dalam pengembangannya, ... Read More »

KNTI Protes Raperda Pantura DKI

nelayan

JAKARTA — Rancangan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura DKI Jakarta berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran ini bisa terjadi akibat tiadanya perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dan skala kecil. “Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan bahwa Teluk Jakarta merupakan wilayah pengelolaan dari nelayan tradisional dan skala kecil sejak ... Read More »

Kawasan Strategis Nasional Disepakati

Curug-Dago-tahun-18801

BANDUNG — Substansi pembahasan kawasan strategis nasional Cekungan Bandung, yang meliputi lima kabupaten dan kota di Jawa Barat, telah disepakati. Pembahasan itu menjadi rancangan peraturan presiden mengenai kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi pembangunan yang terintegrasi di kawasan Cekungan Bandung. “Alhamdulillah, lima kabupaten dan kota sudah sepakat mengenai substansinya. Setelah ini akan ditindaklanjuti pembentukan lembaga yang efektif ... Read More »

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2014 dan RKP 2015 Bidang Tata Ruang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur

monev_tataruang_NTT

Atambua (22/9). Dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan RKP 2014 dan RKP 2015 bidang tata ruang, perwakilan subdit Tata Ruang dan Sekretariat BKPRN berkunjung ke Atambua, Kupang. Atambua dijadikan lokasi karena terkait pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan. Dari rapat ini diketahui bahwa RTRW Provinsi dan 21 (dua puluh satu) RTRW Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur, telah menetapkan Perda ... Read More »

Strategi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Nasional dalam Rangka Menyiapkan Poros Maritim Dunia

foto Om dg Kemenhan 8 juli

Jakarta, (8/7). Kementerian Pertahanan berkunjung ke Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas guna mendiskusikan terkait strategi pemanfaatan tata ruang wilayah nasional dalam rangka menyiapkan poros maritim dunia pada Rabu (8/7). Wilayah perairan laut Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke mempunyai potensi yang amat besar ditinjau dari sisi kesejahteraan tetapi mengandung kerawanan terhadap adanya gangguan, ancaman yang mungkin timbul baik ... Read More »