Tag Archives: RDTR

Menyedihkan, Baru 4,6 Persen Kota di Jawa-Bali Punya RDTR

tata_ruang2

BOGOR, KompasProperti – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang seharusnya dimiliki setiap daerah, tidak demikian kenyataannya di lapangan. Menurut Kasubdit Pembinaan Wilayah II Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andri Hari Rachayanto, dari 122 kabupaten atau kota se-Jawa-Bali, baru ada 20 RDTR yang tersusun. “Satu RDTR ini bukan berarti mewakili satu kota/kabupaten. Jadi kalau 1 kota ... Read More »

Begini Ilustrasi Perbedaan RTRW dan RDTR

peta-RTRW-RDTR

BOGOR, KompasProperti – Arah pembangunan tidak hanya ditentukan infrastruktur. Namun, pembangunan berdasarkan perorangan juga memegang peranan penting. Hal tersebut diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meski terdengar serupa, baik RDTR dan RTRW berbeda walaupun tidak terpisahkan dan sama-sama diperlukan. “Ilustrasi pentingnya RDTR bagi perorangan, misalnya anggaplah ada seseorang yang ingin membangun rumah susun ... Read More »

Pemprov Jabar Minta Diberi Kewenangan Revisi RTRW

wagub_jabar_deddy-mizwar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemprov Jabar meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan pada daerah dalam merevisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) secara parsial. Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar mengatakan, ini menjadi persoalan dalam proses pembangunan infrastruktur di Jabar. Misalnya, pada pembangunan megaproyek kereta semi-cepat Jakarta-Bandung dan pelabuhan regional Patimban Subang. “Kalau bisa tambah ... Read More »

DIY Didorong Tata Kawasan Pantai Selatan

pantai-sundak-gunung-kidul

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pemerintah daerah DIY diimbau agar menata wilayah pantai selatan. Apabila tidak ditata lebih awal,  diprediksi akan muncul bangunan dan pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang tidak terkendali pada pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) DIY, Bayudono, mengatakan walaupun sudah tersedia Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY dan RTRW tiga Kabupaten (Kulon Progo, Bantul ... Read More »

32 Raperda DKI yang Akan Dibahas pada 2017

rapat_dpr

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta akan membahas 32 rancangan peraturan daerah (raperda) pada tahun 2017 mendatang. Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi, menyampaikan, ada 25 raperda yang merupakan usulan eksekutif dan 7 raperda inisiatif DPRD DKI Jakarta. “Kepada eksekutif yang telah mengusulkan raperda dan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah ... Read More »

Ridwan Kamil Kecewa RDTR Bandung Ditarik Pemprov Jabar

rk

JAKARTA, KOMPAS.com – Hingga saat ini, tidak terpadunya tata ruang kota masih menjadi masalah akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kota (pemkot). Salah satunya terjadi di kota Bandung. Rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah disusun Pemkot Bandung sedemikian rupa harus ditarik kembali atau direvisi oleh Pemprov Jawa Barat (Jabar) setelah mengalami serangkaian tinjauan. “Hari ini RDTR ... Read More »

Superblok Menjamur dan Jalan yang Makin Terbebani

transjakarta_kompas

Pengembangan suatu kawasan seharusnya diimbangi dengan penyediaan akses publik. Muncul dan berkembangnya kawasan superblok, yang di Indonesia diartikan sebagai kompleks pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hunian tinggi/apartemen, seharusnya mempertimbangkan aksesibilitas jalan. Tanpa itu, akan muncul kemacetan yang tidak hanya berdampak di lokasi pengembangan, tapi juga memengaruhi arus lalu lintas di sekitarnya. Sabtu (15/10) sore, kemacetan panjang mengular di Jalan S Parman ... Read More »

Pemkab Garut Belum Memiliki RDTR

gapura-garut

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Garut dari Frasi PDIP, Yudha Puja Turnawan mengatakan, kelemahan Kabupaten Garut belum punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Baru ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara, RTRW sifatnya masih umum, detailnya adanya di RDTR. “Tapi belum ada RDTR di Garut,” kata Yudha kepada Republika, Kamis (6/10). Ia menerangkan, tidak adanya RDTR membuat ... Read More »

Pasca-banjir di Garut, BPLHD Jabar Evaluasi Penanganan Kasus DAS Cimanuk

kompas_garut

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat segera menggelar evaluasi penanganan kasus-kasus di DAS Cimanuk yang menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan hidup di Garut. Kepala BPLHD Jabar, Anang Sudarna mengatakan, setelah masa tanggap darurat banjir bandang Garut berakhir, pihaknya akan memulai rapat koordinasi mengevaluasi penanganan kasus-kasus lingkungan hidup di DAS Cimanuk. “Di sana ada penambangan dan ... Read More »

Keputusan Terkait Reklamasi Teluk Jakarta Harusnya di Tangan Menteri ATR/BPN

harianterbit_reklamasi_17_pulau1

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan reklamasi di Teluk Jakarta untuk dilanjutkan atau ditinjau kembali seharusnya ada di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim Luhut B Panjaitan. Pasalnya, apa yang terjadi di Teluk Jakarta merupakan konflik tata ruang yang di dalamnya juga melibatkan konflik perundangan, antara warga dan pemerintah, antar-lembaga pemerintahan, ... Read More »