Tag Archives: RTRWN

Darmin: Persoalan Tata Ruang Dapat Hambat Pembangunan

darmin_nasution_antaranews

Jakarta (ANTARA Newsntara) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, persoalan tata ruang yang berkepanjangan dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN). Dalam rapat pembahasan tata ruang nasional di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, Darmin menjelaskan sejumlah peraturan juga akan mengalami kendala akibat aspek persoalan tata ruang. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang ... Read More »

Rapat Tindak Lanjut Penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

peta_pola_ruang_RI

Bertempat di Wakatobi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Mei 2016 telah diselenggarakan rapat Tindak Lanjut Penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN rapat ini dihadiri perwakilan dari Kemenkumham, Setkab, Kemen ATR/BPN, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Rapat ... Read More »

Pembangunan Kereta Cepat Terhambat Revisi RTRW

stasiun-kereta-cepat-jakarta-bandung

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Belum selesainya revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di lima kabupaten/kota menjadi penghambat proyek pembangunan kereta super Jakarta-Bandung.‬ Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu mempercepat revisi RTRW, agar proyek nasional dapat dilakukan secepatnya. ‪”Setelah ground breaking kereta super cepat banyak hal yang harus dikoordinasikan. Salah satunya soal revisi RTRW delapan daerah yang akan dilalui kereta ... Read More »

Inisiasi Penyelarasan RTRW Propinsi Papua dengan RTRWN

rtrw_papua_rtrwn

Jakarta (30/11), Bertempat di Jakarta dan dibuka oleh Plt. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D, diselenggarakan Lokakarya Inisiasi Penyelarasan RTRW Provinsi Papua dengan RTRWN. Tujuan lokakarya ini adalah menyamakan persepsi dalam rangka penyelarasan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 dengan RTRWN yang sedang dalam proses revisi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari KemenATR/BPN, Kemenko Bidang Perekonomian, KemenLHK, ... Read More »

Strategi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Nasional dalam Rangka Menyiapkan Poros Maritim Dunia

foto Om dg Kemenhan 8 juli

Jakarta, (8/7). Kementerian Pertahanan berkunjung ke Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas guna mendiskusikan terkait strategi pemanfaatan tata ruang wilayah nasional dalam rangka menyiapkan poros maritim dunia pada Rabu (8/7). Wilayah perairan laut Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke mempunyai potensi yang amat besar ditinjau dari sisi kesejahteraan tetapi mengandung kerawanan terhadap adanya gangguan, ancaman yang mungkin timbul baik ... Read More »

Pembahasan Peninjauan Kembali RTRWN

peninjauan kembali RTRWN-21 mei

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjadi bahasan utama pada rapat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kamis (21/5). Plt. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang, bertindak sebagai pemimpin rapat memaparkan bahwa pertemuan ini dilakukan untuk menyepakati hasil pelaksanaan peninjauan kembali PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebagai koridor pembangunan wilayah dan ... Read More »

Struktur Organisasi Kementerian PU-Pera Berpotensi Munculkan Konflik Tata Ruang Baru

tata_ruang

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro berpendapat struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (Pera) berpotensi menimbulkan konflik tata ruang baru. “Pembentukan Ditjen Pengembangan Wilayah dapat memunculkan konflik tata ruang baru. Ini hanya ingin mempertahankan elemen semula Ditjen Penataan Ruang saja. Harusnya tidak ada lagi fungsi tata ruang di PU. Semua pindah ke ... Read More »

Sejak 2010, 25 Konflik Besar Tata Ruang Belum Diselesaikan!

konflik_lahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejak tahun 2010, terdapat 25 kasus skala besar konflik antarsektor yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang belum diselesaikan. Seluruh kasus konflik tersebut ditangani Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional (BKPRN). Demikian diungkapkan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro terkait kasus konflik dan potensi konflik tata ruang baru pada kementerian-kementerian yang baru dibentuk Presiden RI Joko ... Read More »