Tag Archives: tata ruang

Tantangan Tata Ruang dalam Nawacita

nawacita

TEROBOSAN dan inovasi adalah kunci untuk mencapai Nawacita pembangunan, dan dalam jangka panjang membentuk sistem perencanaan tata ruang yang lebih humanis. Menghadirkan negara dalam ruang hidup warga, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun dari pinggiran, menjadi ruh bagi visi menata ruang kita. Tata ruang Indonesia dalam prosesnya kerap meninggalkan dimensi kemanusiaan, karena lebih fokus pada konektivitas infrastruktur. Ini yang saya sebut sebagai dehumanisasi perencanaan, yang ... Read More »

Selamatkan Rawapening, Kawasan Hulu Ditanami Buah

rawapening_kompas

AMBARAWA, KompasProperti – Kawasan Danau Rawapening saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah (pemda) hingga pusat lantara adanya peningkatan kadar limbah, pendangkalan, dan pencemaran. Upaya revitalisasi dengan pengangkatan eceng gondok dan material sedimantasi terus dilakukan, menyusul penetapan danau ini oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 15 danau di Indonesia yang perlu diawasi karena kerusakannya sangat parah. Salah upaya penyelamatan ... Read More »

DKI Tetap Bangun Trase Penyambung Pulau C dengan Dadap Tangerang

pulauC_kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI akan membangun trase atau sumbu jalan yang menyambungkan Pulau C (pulau hasil reklamasi) dengan daerah Dadap di Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek itu tetap dijalankan meskipun DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua raperda terkait proyek reklamasi. Raperda itu adalah revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara ... Read More »

Djarot: Kontribusi Tambahan 15 Persen Harus Masuk Raperda Reklamasi

jarot_kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memberikan rekomendasi agar rancangan peraturan daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta boleh dilanjutkan. Jika pembahasan dua raperda itu nanti dilanjutkan, Djarot menegaskan bahwa pasal tentang kontribusi tambahan 15 persen ... Read More »

DPRD DKI Tunggu Pemerintah Pusat soal Kelanjutan Raperda Reklamasi

waketu_dpr_dki_kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk tetap menghentikan pembahasan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan raperda baru akan dibahas jika ada instruksi dari pemerintah pusat. “Sepanjang belum ada kejelasan tentang update atau perkembangan dari ... Read More »

Pemindahan Ibu Kota, Jakarta Dianggap Selevel dengan New York

Fountain-in-front-of-Monas-Jakarta

JAKARTA, KompasProperti – Wacana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan menguat dengan adanya kepastian kajian dari pemerintah yang ditargetkan selesai tahun ini. Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, pemisahan fungsi kota niaga atau pusat perdagangan dengan fungsi pelayanan pemerintahan adalah kebijakan yang jamak dilakukan. “Lihat saja New York, Sydney, Mumbai, Shanghai. Itulah kota selevel dengan Jakarta,” ujar Bernardus kepada KompasProperti, Selasa (4/7/2017). ... Read More »

Tak Cuma Rekomendasi, Wewenang Menteri ATR Harus Tegas Soal Tata Ruang

tata_ruang2

JAKARTA, KompasProperti – Pascapembubaran Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada awal tahun ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (PRN). Masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyusun rancangan peraturan tersebut. Selain PRN, Kementerian Agraria juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD). ... Read More »

Susun Aturan Kawasan TOD, Kementerian ATR Terima Usulan Masyarakat

siteplan

JAKARTA, KompasProperti - Pascapembubaran Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada awal tahun ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tengah menggodok Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (PRN). Masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyusun rancangan peraturan tersebut. Selain PRN, Kementerian Agraria juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit ... Read More »

Indonesia Butuh Regulasi Pengelolaan Danau

menteri-ppn-bappenas-bambang-brodjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia belum memiliki regulasi untuk mengatur pengelolaan danau secara terintegrasi dan berkelanjutan. Padahal, regulasi dibutuhkan karena Indonesia memiliki ratusan danau di berbagai wilayah yang jika dimanfaatkan dapat mendorong perekonomian daerah. Bambang menjelaskan, Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas seluruh danau mencapai 7.130 kilometer persegi. Namun, diakui Bambang, ... Read More »

Menurut Sumarsono, Jakarta Butuh Hunian Bawah Tanah

plt_gub_dki_soemarsono

JAKARTA, KompasProperti - Kebutuhan akan lahan hunian di DKI Jakarta sangat tinggi. Namun, dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya, sulit bagi masyarakat untuk bisa memiliki rumah tapak sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2015 sebanyak 10.177.924 jiwa. Angka itu meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 10.075.310 jiwa. Karena ... Read More »